TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan seleksi bagi para pelamar aparatur sipil negara (ASN) dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I pada 23 hingga 24 Februari 2019.
Baca juga: Rekrutmen Ditutup, Pendaftar Pegawai Honorer PPPK 87.561 Orang
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, 23 Februari 2019, menyebutkan pelamar rekrutmen PPPK yang bisa mengikuti seleksi kompetensi adalah mereka yang lulus pada seleksi administrasi.
"Pengumuman seleksi administrasi tersebut dapat diketahui melalui kanal informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via website resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) https://sscasn.bkn.go.id," kata Mohammad Ridwan.
Menurut dia, seleksi kompetensi terdiri dari tes kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer.
Masing-masing peserta, diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan tes kompetensi yang terbagi menjadi tiga sub tes yaitu, 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial dan 10 soal Kompetensi Sosio Kultural.
Sedangkan untuk wawancara berbasis komputer peserta diberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal.
Ridwan mengatakan melalui tes tersebut setiap peserta berpeluang mendapatkan nilai maksimum pada masing-masing sub tes, yaitu kompetensi teknis sebanyak 120 dengan perolehan nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.
Kompetensi manajerial sebanyak 40 soal dengan jawaban benar bernilai 1 dan 0 jika salah atau kosong; Kompetensi sosio kultural sebanyak 20 soal dengan nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.
Sementara itu untuk wawancara berbasis komputer sebanyak 30 soal dengan nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tidak menjawab mendapat nilai 0.
Ridwan menjelaskan rangkaian seleksi tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian masing-masing kompetensi yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi jabatan.
Seleksi kompetensi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Selain itu, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan bahwa panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan BKN.
ANTARA
